Pemerintah seharusnya tidak menunda implementasi kebijakan pelindungan data di sektor publik. Langkah proaktif diperlukan agar tidak terjadi ketimpangan standar antar lembaga. Penerbitan panduan pelindungan data pribadi dalam sistem peradilan...
Pengujian UU oleh MK Mahkamah Konstitusi (“MK”) merupakan satu dari dua lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia. MK sendiri diatur dalam Pasal 24 dan 24C UUD 1945. Adapun Pasal...
Satu hal utama yang perlu ditegaskan kembali: data nasabah bukan sekadar komoditas yang dapat bergerak bebas mengikuti arus pasar global. Ia adalah fondasi kepercayaan dalam sistem perbankan. Fondasi kepercayaan...
Fokus utama pembahasan adalah kesiapan aparat penegak hukum (APH) serta implementasi mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam rezim KUHP dan KUHAP baru. Perubahan besar dalam sistem hukum pidana nasional...
Pemahaman mengenai legal drafting dan contract drafting sangat penting diketahui secara utuh bagi para praktisi hukum di berbagai bidang dan instansi. Pemahaman legal drafting dan contract drafting penting dimiliki karena akan membawa akibat...
Sampai sekarang AS belum punya regulasi pelindungan data pribadi yang komprehensif. Sehingga secara konseptual pertukaran data lintas negara antara Indonesia dan AS tidak bisa dilakukan. Kalangan masyarakat sipil mewanti-wanti...
Melalui revisi UU Kewarganegaraan, pemerintah berupaya menata ulang keseimbangan antara prinsip kehati-hatian dan kebutuhan kepastian hukum terkait kewarganegaraan yang lebih adaptif bagi generasi diaspora Indonesia. Melalui pendekatan klasterisasi, pemerintah...
Misi besar KUHP Nasional mencakup dekolonisasi dan rekodifikasi hukum pidana, demokratisasi hukum pidana dalam kerangka penghormatan hak asasi manusia. Wamenko Hukum HAM, Imigrasi & Pemasyarakatan Otto Hasibuan menjadi keynote...
Perkawinan yang lahir dari relasi timpang tidak hanya gagal melindungi korban, tetapi juga mengkhianati tujuan hukum. Melalui integrasi hukum Islam progresif dan hukum feminis, hukum memiliki peluang bergerak dari...
Sejak awal, pemerintah telah mengantisipasi pasal-pasal kontroversial yang kemungkinan besar akan digugat. Wakil Menteri Hukum, Prof. Edward O.S. Hiariej, menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan diri menghadapi sejumlah uji materi...