Firma Konsultan Hukum Renjaan Mambo dan Rekan
Firma Konsultan Hukum Renjaan Mambo & Rekan berkomitmen menghadirkan solusi hukum yang komprehensif, strategis, dan berorientasi pada kepentingan klien, mengintegrasikan pendekatan professional, kompetensi, akademik, serta pengalaman praktis diwujudkan dalam setiap layanan hukum dengan menjunjung tinggi prinsip integritas, independensi, dan profesionalisme, guna memastikan kualitas layanan yang responsif dan akuntabel terhadap dinamika kebutuhan masyarakat, pemerintah dan dunia usaha.
Nilai & Spirit
“Firma Konsultan Hukum Renjaan Mambo & Rekan menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas serta berkomitmen memberikan layanan hukum berkualitas, transparan, akuntabel, dan menjaga kerahasiaan klien”
Tim Firma
Dr. Carina Budi Siswani, S.H., M.H.
Senior Advisor - Business LawWelem Hendra Balubun, S.Kep., S.H., M.H.
Senior Advisor - Constitutional LawMarlon Arthur Huwae, S.S., M.EMD., M.RES., PHD.
Senior Advisor - Socio-Cultural AffairsNovie Hersanti., S.H., M.kn.
Senior Advisor - Notarial & Land AffairsPaulus Salvio Renno Renyaan, S.H., M.H.
Founder Partner
Dr. Henrikus Renjaan, S.H., LL.M., C.L.A.
Founder & Managing PartnerInformasi
Bolehkah MK Membatalkan Seluruh Isi UU Melalui JR?
Pengujian UU oleh MK Mahkamah Konstitusi (“MK”) merupakan satu dari dua lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman...
Ketika Perjanjian Dagang Menyentuh Rahasia Bank
Satu hal utama yang perlu ditegaskan kembali: data nasabah bukan sekadar komoditas yang dapat bergerak bebas mengikuti...
Seminar Nasional MIH FH UGM (Kampus Jakarta) Kupas Kesiapan APH dan Implementasi DPA dalam Rezim KUHP-KUHAP Baru
Fokus utama pembahasan adalah kesiapan aparat penegak hukum (APH) serta implementasi mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam...
Memahami Perbedaan Legal Drafting dan Contract Drafting
Pemahaman mengenai legal drafting dan contract drafting sangat penting diketahui secara utuh bagi para praktisi hukum di...
Perjanjian Dagang AS-Indonesia Mengancam Kedaulatan Data
Sampai sekarang AS belum punya regulasi pelindungan data pribadi yang komprehensif. Sehingga secara konseptual pertukaran data lintas...
Polemik Status Anak Alumni LPDP: Pemerintah Benahi Kewarganegaraan Ganda hingga Kehilangan WNI
Melalui revisi UU Kewarganegaraan, pemerintah berupaya menata ulang keseimbangan antara prinsip kehati-hatian dan kebutuhan kepastian hukum terkait...