Pengujian UU oleh MK Mahkamah Konstitusi (“MK”) merupakan satu dari dua lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia. MK sendiri diatur dalam Pasal 24 dan 24C UUD 1945. Adapun Pasal...
Satu hal utama yang perlu ditegaskan kembali: data nasabah bukan sekadar komoditas yang dapat bergerak bebas mengikuti arus pasar global. Ia adalah fondasi kepercayaan dalam sistem perbankan. Fondasi kepercayaan...
Fokus utama pembahasan adalah kesiapan aparat penegak hukum (APH) serta implementasi mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam rezim KUHP dan KUHAP baru. Perubahan besar dalam sistem hukum pidana nasional...
Pemahaman mengenai legal drafting dan contract drafting sangat penting diketahui secara utuh bagi para praktisi hukum di berbagai bidang dan instansi. Pemahaman legal drafting dan contract drafting penting dimiliki karena akan membawa akibat...
Misi besar KUHP Nasional mencakup dekolonisasi dan rekodifikasi hukum pidana, demokratisasi hukum pidana dalam kerangka penghormatan hak asasi manusia. Wamenko Hukum HAM, Imigrasi & Pemasyarakatan Otto Hasibuan menjadi keynote...
Perkawinan yang lahir dari relasi timpang tidak hanya gagal melindungi korban, tetapi juga mengkhianati tujuan hukum. Melalui integrasi hukum Islam progresif dan hukum feminis, hukum memiliki peluang bergerak dari...